22 November 2009

PLN oh PLN

PLN oh PLN
Tiba-tiba sekitar jam 23:30 MCB yg di meteran di rumah saya turun, lalu saya menaikkan MCB tsb dan selalu gagal/turun lagi, setelah saya mencoba beberapa kali lalu saya memeriksa sekering, ternyata semua sekering di rumah saya tidak ada yg putus (ada 3 sekering), lalu saya mencoba kembali menaikkan MCB tsb dan selalu gagal/turun lagi, dan saya telp call center pln 123, dan dijawab oleh operatornya "itu bukan tanggung jawab pln karena bukan kerusakan dari pln", dan saya disuruh telp area pelayanan, setelah di telp sekitar 30 menit datanglah 2 org petugas ke rumah saya.

Setelah diperiksa saya disuruh mengganti semua sekering dengan MCB.








Besok paginya ke 2 org petugas tsb datang kembali dengan membawa MCB, dan digantilah semua sekering di rumah saya dengan MCB.












Uang yg saya keluarkan sebesar Rp.552.000,-

Apakah MCB segitu mahalnya?
Apakah semua sekering di rumah saya benar-benar rusak? Kalau benar, kok bisa kebetulan semuanya rusak ya, aneh.
Apakah ini berhubungan dengan sering padam listrik karena pemadaman listrik bergilir?
Yg pasti yg dirugikan saya pelanggan pln, dan yg diuntungkan mungkinkah ke 2 org petugas tadi? (karena pendapat rejeki dari peristiwa ini, karena saya tidak mendapat kuitansi).

11 November 2009

Pemadaman Bergilir

Pemadaman Bergilir
Bahas Listrik, Wapres Panggil Dirut PLN Dua menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II juga dipanggil melapor.
Wakil Presiden Boediono memanggil dua menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II dan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) guna membahas stabilisasi pasokan listrik.

Rapat diselenggarakan sekitar pukul 11.30 WIB di Istana Wakil Presiden RI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa, 10 November 2009.

Rapat dihadiri Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mustafa Abubakar dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Saleh, Dirut PLN Fahmi Mochtar, serta instansi lain yang terkait.

Rapat kali ini merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya mengenai stabilisasi suplai listrik.

Seperti diketahui, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memasukan masalah kelistrikan dalam program kerja 100 hari. Program tersebut sejalan dengan usulan sejumlah pengusaha dalam pertemuan National Summit beberapa waktu lalu.

Selain itu, rekomendasi National Summit meminta agar pemerintah menjamin pasokan listrik hingga batas minimal pemadaman hingga nol persen.

Sayangnya, hingga saat ini langkah pemadaman listrik masih dilakukan PLN. Hari ini, rencananya akan dilakukan pemadaman listrik di daerah Pulogadung.

PLN Jaya juga telah menginformasikan rencana pemadaman untuk daerah lainnya di kota Jakarta pada hari dan jam yang berbeda.
Di web PLN sama kenyataan amat sangat berbeda jauh.
Contoh: Dapat gilirian pemadaman bergilir, 12:30-14:30 3jam; 18:10-18:55 45menit; 10:30-14:30 4jam. (lupa tgl nya)
Selasa, 3 Nov 09 padam 10:15-16:15 6jam.
Kamis, 5 Nov 09 padam 9:45-15:45 6jam.
Fahmi Mochtar, Dirut PLN
Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menegaskan pihaknya belum memiliki rencana mengganti Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Fahmi Mochtar.

"Jangan dulu bicara itu," ujar Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar seusai Rapat dengan Wakil Presiden di istana Wapres, Jakarta, Selasa, 10 November 2009.

Menurut Mustafa, pihaknya tidak akan mengganggu kinerja PLN yang saat ini sedang menangani masalah pemadaman listrik bergilir di kota Jakarta. "Biar tidak panik, selesaikan dulu masalah ini. Nanti kita lihat," ujarnya.

Mustafa menegaskan persoalan pemadaman listrik saat ini harus diselesaikan secara korporasi. Untuk itu, pihaknya tidak ingin kementerian terburu-buru memanggil direksi PLN.

"Karena ini adalah korporasi, jangan bentar-bentar menteri mengirim undangan. Mereka cukup jelaskan saya siap secara korporasi," katanya.

Kendati demikian, Menneg BUMN memastikan pihaknya akan terus mengawasi kerja PLN. Sehingga tidak akan ada pihak-pihak yang berleha-leha dan tidak ada jajaran yang kurang bertanggungjawab.
Wapres amat sangat telat panggil Dirut PLN
PLN: Listrik Mati, Silakan Tuntut Kompensasi
Jika tingkat mutu layanan tidak dipenuhi, kompensasi 10 persen.

Masyarakat Jakarta, khususnya di pusat kota, yang mengalami pemadaman listrik minimal selama satu jam dapat menuntut kompensasi keringanan pembayaran sebesar 10 persen dari biaya beban rekening listriknya.

"Kompensasi otomatis 10 persen di rekening listrik," ujar Direktur Utama PLN Fahmi Mochtar menanggapi keluhan pemadaman listrik di Jakarta seusai Rapat Stabilisasi Pasokan Listrik di kantor Wapres, Jakarta, Selasa, 10 November 2009.

Fahmi mengakui ketentuan kompensasi PLN tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dimana PLN harus menetapkan tingkat mutu pelayanan di setiap daerah di seluruh Indonesia.

"Tingkat mutu pelayanan ini berbeda-beda dan Jakarta termasuk kategori tinggi. Kalau di Jakarta 1 jam mati dalam 1 bulan maka PLN akan kena penalti dan melakukan kompensasi sedangkan di luar jawa kalau bisa mati 2 hari," ujar Fahmi.

Ditambahkannya, tingkat mutu pelayanan listrik di Jakarta juga berbeda-beda baik antara pusat kota yang hanya 1 jam dan pinggir kota bisa lebih lama dari 3 jam. Jika tingkat mutu pelayanan tersebut tidak dipenuhi, PLN wajib memberikan kompensasi 10 persen dari tarif.

Bener ga nih, apa cuma omdo (omong doang)???
Listrik Mati Melulu, Menteri BUMN Minta Maaf
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Mustafa Abubakar
Pemerintah juga meminta beberapa hal kepada masyarakat agar pemadaman tidak berlanjut.

Pemerintah meminta maaf kepada masyarakat dengan adanya krisis listrik berupa pemadaman di sejumlah daerah. Pemadaman akhir-akhir ini terjadi terutama di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

"Upaya sudah dilakukan maksimal, tapi masih ada usaha-usaha yang terganggu," kata Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Mustafa Abubakar usai bertemu dengan Wakil Presiden Boediono bersama Menteri Energi dan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara, di Istana Wapres, Jakarta, Selasa 10 November 2009.

Mustafa mengatakan, selain meminta maaf, pemerintah juga meminta beberapa hal kepada masyarakat agar pemadaman tidak berlanjut. Pertama, masyarakat diminta membantu mengawasi pencurian arus dan pemborosan listrik.

Kedua, masyarakat diharapkan melakukan penghematan listrik di rumah atau kantor. Ketiga, PLN diminta merespons lebih cepat dalam menanggapi keluhan masyarakat. Terakhir, jajaran PLN di lapangan diminta siaga dan waspada jangan sampai ada kerusakan pembangkit, transmisi, dan jaringan.

"Kalau ada kerusakan lagi, akan dikenakan sanksi," kata Mustafa.
Krisis Listrik Jakarta Berakhir Awal Desember
Gardu Induk Gandul, Jakarta.

Perbaikan Gardu Induk Cawang paling cepat selesai pekan pertama Desember.

Pemerintah mendesak PT Perusahaan Listrik Negara mempercepat peyelesaian krisis listrik yang terjadi saat ini pada pekan pertama Desember 2009. Sebelumnya, target yang ditetapkan pekan ketiga Desember.

"Paling cepat pekan pertama Desember 2009," kata Direktur Utama PLN Fahmi Mochtar dalam keterangan pers di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa, 10 November 2009.

Menurut Fahmi, setidaknya terdapat tiga komponen pembangkit listrik di Gardu Induk Cawang, Jakarta Timur, yang perlu disediakan. Ketiga komponen tersebut adalah trafo berdaya 500 kilovolt, gas insulated line 500 KV dan 150 KV.

Untuk komponen trafo, sudah diberangkatkan dari tempat pemesanan di Surabaya dan saat ini sudah berada di Cawang. Sedangkan komponen gas insulated line sudah dipesan dari perusahaan di Jepang dan Perancis dan kini tengah dalam proses pengiriman ke Indonesia. "Dalam waktu dekat akan tiba," katanya.

Fahmi menjelaskan, PLN sebetulnya telah berupaya mencari sumber tambahan pasokan listrik untuk Gardu Cawang. Sayangnya, dari kebutuhan 500 megawatt, masih ada kekurangan pasokan sekitar 75 ribu MW.

"Kami meminta partisipasi masyarakat untuk melakukan penghematan. Jika masyarakat Jakarta bisa menghemat 100 watt listrik, akan ada pengurangan beban 300 ribu MW karena pengguna listrik di Jakarta sampai 3 juta pelanggan," katanya.

02 November 2009

cicak buaya

Apa berani Kapolri & petinggi Polri mundur dari jabatan, jika terbukti Chandra Hamzah & Bibit Samad Riyanto tidak bersalah?